Abu Sari menjelaskan, biasanya rental alat Ekscavator itu sekitar Rp 600.000. Kalau melalui bumdes ini bisa untuk perawatan, gaji operator, mintak, dan lainnya . Dan alat ini bisa bertahan berpuluh tahun dan desa itu tidak lagi kendala. "Saya yakin petani dan masyarakat yang berkebun tidak ada kendala kalau ada excavator," katanya.
"99 % petani dan perkebunan itu mengeluhkan tentang Karhutla kalau membuka lahan dengan membakar ditangkap aparat.Yang kami sesalkan pembuat undang-undang di pusat tidak memberikan solusi. Akibat dari UI Karhutla larangan membuka lahan dengan menbakar adalah masyarakat kita akan menjadi penonton di atas lahannya sendiri Makanya harus ada solusinya," tuturnya.
Abu Sari menernagkan, jika Pemprov Sumsel tidak mampu merealisasikan apa yang disampaikan tadi. Gubernur buatlah surat peraturan daerah mewajibkan kepala daerah masing-masing untuk memberikan Ekscavator. Bantuan ini cuman sekali bisa dimanfaatkan Ekscavator ini selama berpuluh-puluh tahun.
Baca Juga : Istri Korban Tewas Setelah Ditangkap Tim Polres Lampung Utara, Lapor ke Polda Lampung
"Dikelola oleh bumdes yang pakai itu maka harus sewa per jam karena biaya untuk biaya perawatan.Yang dipilih masyarakat desa melalui rapat tokoh masyarakat dan pemuda di desa tersebut siapa yang ditunjuk pada ketuanya, sekretarisnya,wakil ketua bendahara ada pertemuan," bebernya.
"Melalui pandangan fraksi Kami sedang merancang untuk pandangan Fraksi atas raperda tersebut. Saya selaku Wakil Ketua Fraksi PAn, juga sebagai sekretaris KTNA provinsi Sumsel akan selalu menyuarakan hal ini baik melalui pandangan Fraksi melalui pandangan Komisi.
Karena Insya Allah yang saya wacanakan ini kalaupun ini terealisasi menjadi amal bagi saya dan sebagai kewajiban saya sebagai wakil rakyat tentunya menyuarakan apa yang menjadi keluhan rakyat. Ini sudah sampaikan saya teriakan kepada pemerintah terlepas tidak bisa direalisasikan berarti saya sudah terlepas dari dosa-dosa sebagai wakil rakyat," tuturnya.
Baca Juga : Ternyata Ortu Bayi yang Kelingkingnya Terpotong sudah Lapor ke Hotman Paris
Pada kesempatan itu, Abu Sari menuturkan, hari ini dia sampaikan di Paripurna seperti saya teriakan pada saat program satu penyuluhan satu desa.
"Akhirnya teralisasi program 1.400 penyuluh di Sumsel saya mengharapkan Dinas pertanian agar ada dua agenda yang belum terealisasi insya Allah bisa dilaksanakan petugas hama penyakit dan petugas benih di setiap Kecamatan. Karena tidak bisa menanam bibit yang baik tanpa ada petugas dan bibit yang baik dan tidak ada penyuluh virus penyakit maka tidak bisa berkembang dengan baik," katanya.
Oleh sebab itu, dia berharap Kepala Dinas Pertanian dan holtikultural Sumsel untuk di tahun anggaran 2023 ini pada anggaran perubahan untuk memenuhi kami usulkan untuk petugas bibit dan penyuluh hama penyakit. (YT)
