KetikPos.com, Jakarta – Kasus dugaan penyalahgunaan narkoba yang kembali menyeret artis Ammar Zoni di dalam Rutan Salemba, Jakarta Pusat, menjadi tamparan keras bagi sistem pengawasan lembaga pemasyarakatan di Indonesia.
Bukan kali pertama, bukan pula kejadian tunggal — peredaran narkoba di dalam lapas kembali terulang, seolah menjadi pola lama yang tak kunjung usai. Kini, DPR RI pun angkat suara.
Komisi XIII DPR berencana membentuk panitia kerja (panja) khusus untuk mengawasi dan menelusuri praktik penyelundupan narkoba di balik jeruji besi.
“Peristiwa seperti ini terus berulang. Kami minta dilakukan asesmen menyeluruh kenapa bisa terjadi lagi dan lagi,” ujar Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira, saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (16/10/2025).
Dugaan “Permainan” Orang Dalam
Andreas menyebut, pola kasus yang melibatkan narapidana atau tahanan dalam peredaran narkoba di lapas hampir selalu serupa. Pengawasan lemah, sistem keamanan longgar, dan—lebih parah—dugaan adanya “orang dalam” yang ikut bermain.
“Bahwa ketika peristiwa ini terjadi, selalu mereka bilang CCTV-nya tidak berfungsi. Tapi masa iya terus begitu? Pasti ada permainan dari luar dan dari dalam,” tegasnya.
Faktanya, sistem pengawasan di sejumlah lapas memang jauh dari ideal. Satu petugas bisa mengawasi hingga 40 tahanan sekaligus, sedangkan fasilitas keamanan seperti kamera pengintai kerap rusak atau tidak aktif.
“Kalau kami saja masuk lapas harus diperiksa ketat, bagaimana mungkin narkoba bisa beredar di dalam? Ini jelas ada celah besar,” tambah Andreas.
Bukan Sekadar Kasus Ammar Zoni
Panja yang akan dibentuk Komisi XIII DPR RI bukan hanya untuk menangani kasus Ammar Zoni semata. DPR ingin menelusuri akar persoalan peredaran narkoba di seluruh lapas dan rutan di Indonesia — dari sistem keamanan, integritas petugas, hingga tata kelola pengawasan.
“Kami tidak mau sekadar reaktif terhadap satu kasus. Ini soal sistem yang rusak. Panja akan melihat pola-pola pengawasan dan pengendalian di seluruh lapas,” jelas Andreas.
DPR menilai, kasus Ammar Zoni adalah “lonceng peringatan” bahwa sistem pemasyarakatan perlu dievaluasi menyeluruh. Apalagi, tindakan ini bukan pertama kali dilakukan sang aktor di balik jeruji.
Ammar Zoni Dipindahkan ke Lapas Super Maximum Security
Sementara itu, pihak Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) bertindak cepat. Pada Kamis (16/10/2025) pagi, sebanyak enam tahanan termasuk Ammar Zoni, resmi dipindahkan ke Lapas Super Maximum Security Karanganyar, Nusakambangan, Jawa Tengah.
“Rombongan tiba di Nusakambangan pukul 07.43 WIB dan akan ditempatkan di Lapas Super Maximum Security,” tulis keterangan resmi Ditjenpas melalui akun Instagram @ditjenpas.
Proses pemindahan dilakukan dengan pengawalan ketat oleh petugas Direktorat Intelijen dan Kepatuhan Internal Ditjenpas.
Kasubdit Kerja Sama Ditjenpas, Rika Aprianti, mengatakan langkah tersebut diambil untuk menegakkan disiplin dan mencegah pengulangan perilaku serupa.
“Diharapkan pemindahan ini dapat mengubah perilaku mereka menjadi warga binaan yang lebih baik, menyadari kesalahannya, dan tidak mengulangi perbuatannya,” ujarnya.
Lapas: “Sarang Lama” Narkoba yang Tak Pernah Bersih
Data Badan Narkotika Nasional (BNN) menyebut, sedikitnya 50 persen peredaran narkoba di Indonesia dikendalikan dari balik lapas.
Situasi ini membuat publik semakin skeptis terhadap efektivitas sistem pengawasan di lembaga pemasyarakatan.
Berulangnya kasus seperti ini, termasuk yang menimpa Ammar Zoni, menegaskan bahwa persoalan di lapas bukan sekadar soal individu, tapi soal sistem yang bocor.
“Kalau narkoba bisa lebih aman di lapas daripada di jalan, maka kita gagal menjalankan fungsi pemasyarakatan,” sindir seorang anggota Komisi III DPR yang enggan disebut namanya.
Menunggu Tindakan Nyata
Kini, publik menanti langkah konkret DPR dan Kementerian Hukum dan HAM. Pembentukan Panja Pengawas Lapas diharapkan bukan sekadar “reaksi politik,” melainkan awal dari pembenahan serius terhadap sistem pemasyarakatan.
Ammar Zoni mungkin hanya satu nama dari banyak kasus yang mencuat. Tapi, seperti kata Andreas Pareira, masalah sebenarnya jauh lebih dalam — soal pengawasan, integritas, dan komitmen menjaga penjara dari candu yang tak pernah benar-benar hilang.