hukum-kriminal

Korupsi Umroh Bupati Meranti, Kepala BPKAD Berbisnis Umroh, Jelas Ada Konflik Kepentingan

DNU
Sabtu, 8 April 2023 | 09:19 WIB
Kepala BPKAD Meranti merangkap Kepala cabang Travel Umroh. Boleh saja kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. Asal tidak ada konflik kepentingan, seperti di kasus Bupati Meranti, sehingga program umroh yang gratis turut dibayarkan dan dapat nya pun tanpa lelang (instagram @official.kpk)

Uang diberikan karena PT Tanur Muthmainnah telah menang dalam proyek pemberangkatan umroh. Menurut Alex, PT TM punya program khusus lima berangkat umroh satu gratis.

Artinya, ada satu orang yang digratiskan umroh setiap pemberangkatan lima peserta. Akan tetapi, Muhammad Adil dan Fitria mengatur agar ada selisih dari program itu. Sehingga satu orang yang harusnya gratis ini justru ditagihkan dananya ke APBD Kepulauan Meranti.

"Harusnya diskon," kata Alex. Tagihan yang didapat dari APBD inilah yang terkumpul dan kemudian disetorkan ke Adil sebanyak Rp 1,4 miliar tersebut.

Dalam OTT MA, diketahui telah menerima total uang sejumlah Rp 26,1 miliar dari berbagai pihak. "Ini akan didalami lebih detail oleh tim penyidik," kata Alex.

Dikutip dari laman resmi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, Adil diketahui melepas 250 calon jemaah umroh gratis pada 4 Desember 2022 lalu. Adil melepas ratusan peserta umroh di Masjid Agung Darul Ulum, Selatpanjang, Kepulauan Meranti.

"Semoga dengan keberangkatan ini membawa keberkahan Allah untuk Meranti," kata perwakilan para calon jemaah umrah sekaligus Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI Kepulauan Meranti Imam Ghozali saat itu.

Dari 250 jemaah umroh yang diberangkatkan itu, setidaknya ada 50 orang gratis dengan program, Lima umroh, 1 berangkat gratis. Kalau 1 jemaah umroh membayar Rp 30 juta, maka setidaknya ada kelebihan sebesar Rp 1,5 M untuk 50 takmir mesjid yang diberangkatkan umroh itu.

 

 

 

Halaman:

Tags

Terkini