KetikPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Desa Antikorupsi bagi perwakilan 11 provinsi di Indonesia karena di desa rawan akan terjadi korupsi.
Bimtek yang diselenggarakan oleh Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK selama dua hari tersebut, sebagai upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di tingkat desa.
Pelaksana Harian Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat (Permas) KPK Rhino Haruno menyampaikan, KPK bekerja sama dengan Kementerian Desa PDTT, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan sampai dengan tahun 2022 telah membentuk 11 percontohan Desa Antikorupsi dari 11 Provinsi dan tahun ini dilaksanakan pembinaan.
“Tahun 2023 ini kita lakukan bimbingan teknis untuk memperluas implementasi percontohan Desa Antikorupsi ke tingkat Kabupaten pada 11 Provinsi dimaksud,” katanya.
Bimtek yang berlangsung di Auditorium Gedung ACLC KPK Lantai 1 ini diikuti perwakilan unsur Inspektorat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Kominfo yang berasal dari 11 Provinsi yaitu Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sumatera Barat, Lampung, Kalimantan Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB).
Kegiatan Bimtek sendiri terdiri dari paparan presentasi oleh narasumber dari KPK dan Kementerian Desa PDTT, diskusi partisipasi aktif oleh seluruh peserta dan bedah kasus permasalahan desa yang dikerjakan secara kelompok berdasarkan provinsi.
Rhino menyebut paparan presentasi KPK menyampaikan indikator desa antikorupsi yang terdiri dari 18 indikator dan memiliki 5 komponen yaitu tata laksana, wawasan, pelayanan, partisipasi masyarakat dan kearifan lokal.
“Sehingga yang hadir bisa memahami apa itu indikator desa antikorupsi dan kedepannya bisa melakukan sharing knowledge untuk melakukan kegiatan atau tindakan yang dirasa perlu saat melakukan atau mempersiapkan desa antikorupsi,” ucapnya.
Salah seorang peserta M. Isa Thoriq A, Koordinator Tim Desa Antikorupsi di Inspektorat Jawa Tengah menyampaikan apresiasi dan semangatnya mengikuti kegiatan ini.
Menurutnya Pemerintah Jawa Tengah sangat komitmen melakukan pencegahan korupsi di desa dengan menjadikan 29 desa di masing-masing kabupaten untuk satu desanya menjadi desa antikorupsi.
“Bahkan Tahun 2024 akan dilakukan perluasan di masing-masing kabupaten. Untuk saat ini ada sekitar 50 desa perluasan, ada yang bahkan satu kabupaten mau memperluas ratusan desa antikorupsi. Dengan bimtek ini kami mengharapkan dapat ilmu dan dapat hal-hal penting untuk kami tularkan ke pemerintah kabupaten,” kata Isa.
Sementara itu I Made Widartha, Auditor Madya di Inspektorat NTB menyambut baik keterlibatannya di kegiatan bimtek ini. “Bagi kami yang berasal dari NTB kemarin baru mengikuti penilaian desa antikorupsi untuk tiga desa, tapi yang diusulkan jadi desa antikorupsi satu desa.
Semoga apa yang kami peroleh selama dua hari ini dapat kami jadikan bekal sebagai pendampingan dan pembinaan kepada desa-desa yang akan diperluas jumlahnya jadi 10 desa, sesuai dengan kabupaten yang ada di NTB.”
Setelah bimtek, KPK berkoordinasi dengan gubernur di 11 provinsi tersebut untuk persiapan melakukan implementasi atau perluasan pada tingkat kabupaten. Perwakilan 11 Provinsi yang mengikuti bimtek selaku penanggung jawab akan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten, untuk mengusulkan persiapan desa yang nantinya jadi desa antikorupsi kepada pemerintah provinsi.