Bak tampungnya yang memiliki kapasitas 1.200 meter kubik menjadi terobosan efektif dalam pendistribusian air, khususnya ke daerah klonial dan daerah pasar seperti 16 ilir, segaran, dan sekitarnya.
Arsitek yang memimpin pembangunan, Ir S Snuijf, menjadikan lokasi tepi Sungai Kapuran dan Sungai Sekanak sebagai tempat ideal.
Baca Juga: Palembang Darurat Cagar Budaya, Kok Bisa? Ini Beberapa Cagar Budaya yang Memprihatinkan
Pada masa itu, Kantor Ledeng berdiri megah di tepian air. Namun, perubahan lansekap terjadi seiring dengan pembangunan jembatan yang melintasi Sungai Sekanak, menyebabkan Sungai Kapuran ditimbun.
Dampaknya, jalan di depan Kantor Ledeng mengalami banjir saat musim hujan, terlihat pada foto dari tahun 1930-an.
Selama Zaman Jepang (1942-1945), Kantor Ledeng diubah menjadi Kantor Syuco-kan (Kantor Residen). Setelah kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945, bangunan ini menjadi saksi heroisme pemuda Palembang.
Baca Juga: Menelusuri Kekayaan Spiritual di Ibu Kota: Wisata Religi Jakarta yang Mempesona
Para pejuang, termasuk bekas opsir Gyu Gun seperti Hasan Kasim, M. Arief, Dany Effendy, dan lainnya, bersama kelompok pemuda dipimpin oleh Mailan, mengibarkan bendera kebangsaan di empat sisi atas Kantor Ledeng.
Pada tanggal 21 Agustus 1963, Perusahaan Water Ledeng dipindahkan menjadi bagian dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Praja Palembang.
Sejak saat itu, Kantor Menara Air bertransformasi menjadi Kantor Pusat Pemerintahan Kota Praja Palembang, yang kini kita kenal sebagai Kantor Walikota.
Baca Juga: Jembatan Ampera Palembang: Melintasi Sejarah Penghubung Sungai Musi dengan Megah dan Elegan
Pembangunan Menara Air tidak hanya meninggalkan jejak arsitektur yang megah, tetapi juga menjadi simbol keberhasilan mengatasi tantangan besar pada masa itu, menciptakan warisan berharga bagi sejarah Palembang.
Kini, Kantor Walikota tengah diajukan menjadi cagar budaya.