Selanjutnya yang ketiga membuat Komitmen Bersama
Pemda bisa membuat komitmen bersama antarpemimpin musyawarah daerah dengan sekolah atau tokoh masyarakat untuk melaksanakan PPDB yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) atau pungutan liar (pungli).
Komitmen bisa tertuang dalam pakta integritas bersama.
Dia mencontohkan Kabupaten Tangerang yang telah merumuskan pakta integritas bersama dengan seluruh pemangku kepentingan.
"Agar PPDB yang dilakukan tanpa tekanan dan pungli," ujarnya.
4. Merinci Sebaran Domisili dan Daya Tampung
Menetapkan sebaran domisili dan daya tampung yang lebih detail menurut Iwan bisa jadi salah satu jalan mengurangi blank spot. Blank spot adalah wilayah yang cenderung tidak masuk dalam cakupan domisili.
Dan yang terakhir perlu memberikan Bantuan Masuk Sekolah Swasta
Dalam hal ini dia juga menyarankan agar pemda memberikan bantuan kepada siswa yang tidak mampu untuk masuk ke sekolah swasta. Hal ini telah diterapkan di Probolinggo, dengan siswa tidak mampu akan diberikan bantuan selama sekolah.
Selain itu, pemda juga bisa melakukan PPDB bersama yang mengikutsertakan sekolah swasta.
"Melakukan PPDB bersama dengan sekolah swasta sehingga kemudian daya tampung bisa lebih besar. Kolaborasi ini tentunya dengan melihat sekolah swasta yang memiliki kualitas baik," pungkasnya.(***)