KetikPos.com-- Menyongsong Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di Sumatera Selatan, atmosfer demokrasi kembali diuji oleh bahaya laten politik uang yang kerap mengintai.
Dalam upaya menggugah kesadaran masyarakat dan menjaga kemurnian demokrasi, Relung Forum berkolaborasi dengan Forum Jurnalis Parlemen (FJP) menyelenggarakan diskusi inspiratif bertajuk "Strategi Pamungkas Memenangkan Suara Rakyat".
Diskusi ini menghadirkan tiga tokoh berpengaruh dari berbagai latar belakang: Dudi Oskandar, Ketua Forum Jurnalis Parlemen (FJP); Dr. Ade Indra Chaniago, Direktur Eksekutif Pusat Studi Kebijakan dan Politik (PSKP); dan Rahmat Sandi Iqbal, Direktur Eksekutif Suara Informasi Rakyat Sriwijaya (SIRA).
Ketiganya mengupas tuntas dampak buruk politik uang yang tidak hanya merusak tatanan demokrasi, tetapi juga menciptakan siklus kepemimpinan yang lemah, koruptif, dan jauh dari aspirasi rakyat.
Politik Uang: Racun yang Menggerogoti Demokrasi
Dudi Oskandar, Ketua FJP, membuka diskusi dengan mengkritik realitas kontestasi politik yang semakin terdistorsi oleh politik uang.
Ia menyebut bahwa di era modern ini, media massa sering dimanfaatkan oleh para kandidat untuk membangun citra, tetapi dampaknya tidak sebesar pengaruh destruktif politik uang.
"Politik uang adalah ancaman terbesar bagi demokrasi kita. Media mungkin punya peran dalam membentuk opini, tetapi uang tunai yang diedarkan langsung ke masyarakat justru meruntuhkan esensi demokrasi yang adil dan jujur," tegasnya.
Dudi menyerukan agar media lebih aktif mengedukasi masyarakat, tidak hanya menjadi sarana informasi, tetapi juga alat untuk menanamkan kesadaran akan bahaya strategi kotor dalam politik.
Pemilih Rasional: Pilar Utama Demokrasi Sehat
Sebagai akademisi dan praktisi kebijakan, Dr. Ade Indra Chaniago menyoroti fenomena rendahnya kesadaran politik masyarakat sebagai akar permasalahan yang memperkuat praktik politik uang.
Ia mengungkapkan bahwa dari total populasi pemilih di Indonesia, hanya 10% yang tergolong rasional, sedangkan sisanya masih rentan tergiur oleh iming-iming finansial.
"Ketika kesadaran politik masyarakat rendah, pemilihan kepala daerah tidak lagi didasarkan pada kapasitas dan integritas calon, melainkan pada nilai nominal uang yang diterima," jelasnya.
Ade menekankan pentingnya pendidikan politik sebagai langkah strategis untuk melawan politik uang.
Menurutnya, masyarakat harus didorong untuk berpikir kritis dalam memilih calon pemimpin yang benar-benar membawa perubahan, bukan sekadar memberikan janji kosong yang didukung uang kampanye.
