BP2SS Kerahkan Ribuan Pemantau di 2.272 TPS Pilkada Palembang

Baca Juga: BP2SS Resmi Laporkan Dugaan Pelanggaran Pemilu Ke Bawaslu Palembang

“Kami sangat bangga dengan dedikasi para relawan kami. Mereka telah menjalani pelatihan intensif agar mampu menjalankan tugas dengan baik, bahkan dalam kondisi yang penuh tekanan,” ujar Dicky.

Ia menekankan bahwa relawan ini adalah tulang punggung pengawasan independen yang menjadi bagian penting dalam menjaga integritas demokrasi di Pilkada Palembang.

Baca Juga: BP2SS Desak Bawaslu Palembang Netral dan Tolak Politik Uang di Pilkada 2024

BP2SS juga tidak tinggal diam terhadap potensi pelanggaran yang mungkin terjadi. Lembaga ini membuka posko pengaduan yang aktif menerima laporan dari masyarakat terkait dugaan politik uang, intimidasi, atau pelanggaran lainnya.

“Kami mempersilakan masyarakat untuk melaporkan segala bentuk penyimpangan. Semua laporan akan kami tindak lanjuti dengan serius dan akan diteruskan kepada pihak berwenang jika diperlukan,” tegas Dicky.

Ia juga mengimbau pasangan calon dan tim sukses untuk menjaga etika politik serta menciptakan suasana kondusif selama dan setelah proses Pilkada.

BpBaca Juga: BP2SS Gelar Aksi di Kantor Bawaslu Sumsel, Tuntut Investigasi Dugaan Pelanggaran Pemilu

“Mari kita buktikan bahwa demokrasi di Palembang dapat berjalan dengan damai, tanpa kecurangan,” ucapnya.

Sebagai lembaga independen, BP2SS tetap menjaga komunikasi dan koordinasi erat dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh proses Pilkada sesuai dengan regulasi yang berlaku.

“Kami mendukung penuh tugas KPU dan Bawaslu. Pengawasan yang kami lakukan adalah bentuk dukungan tambahan agar proses pemilu berjalan lebih baik,” ungkap Dicky.

Baca Juga: Wujudkan Pilkada yang Bersih dan Transparan, BP2SS Tegaskan Akan Bentuk Satgas Anti Money Politics

Dicky mengingatkan bahwa hasil real count yang dilakukan BP2SS adalah data independen yang bertujuan memberikan informasi awal kepada publik.

“Ini bukan hasil resmi, tetapi bisa menjadi referensi awal bagi masyarakat. Kami tetap menunggu pengumuman resmi dari KPU sebagai otoritas yang berwenang,” jelasnya.