PDI Perjuangan Dukung Kebijakan Pemerintahan Prabowo yang Pro-Rakyat, tapi Kritik Tegas Penyimpangan dari Nilai Pancasila

KetikPos.com - Dalam penutupan Kongres VI PDI Perjuangan di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Ketua Umum PDI Perjuangan Prof. Dr. Megawati Soekarnoputri secara resmi menyatakan sikap partai terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Megawati menyoroti salah satu kesalahpahaman yang sering terjadi dalam demokrasi Indonesia, bahwa dalam sistem pemerintahan presidensial seperti yang dianut Indonesia, tidak dikenal istilah oposisi dan koalisi seperti dalam sistem parlementer.

Baca Juga: Megawati: Kader Sejati Itu Turun ke Akar Rumput, Bukan Sekadar Pandai Bicara

“Demokrasi Indonesia bukanlah demokrasi blok-blokan kekuasaan, tetapi demokrasi yang bertumpu pada kedaulatan rakyat dan konstitusi,” kata Megawati.

“Konstitusi itu yang paling tinggi,” tegasnya.

Karena itu, Megawati menegaskan bahwa PDI Perjuangan tidak akan mengambil posisi sebagai oposisi, tetapi juga tidak sekadar membangun koalisi kekuasaan. Sebaliknya, partai akan berperan sebagai penyeimbang konstitusional yang kritis terhadap kebijakan pemerintah.

Baca Juga: Tangis Haru Warnai Kedatangan Hasto Kristiyanto di Kongres VI PDI Perjuangan

“Kita adalah partai ideologis, yang berdiri di atas kebenaran, berpihak pada rakyat, dan bersikap tegas sebagai penyeimbang demi menjaga arah pembangunan nasional tetap berada pada rel konstitusi dan kepentingan rakyat banyak,” kata Megawati.

“Kita tidak berada di dalam kabinet, tetapi juga tidak memilih jalur oposisi. Peran kita adalah memastikan bahwa pembangunan nasional tetap pada rel konstitusi.”tambah Megawati

Baca Juga: Bertemu Didit Hediprasetyo saat Halal Bihalal di Kediaman Megawati, Ahok Bongkar Isi Percakapannya

PDI Perjuangan akan mendukung kebijakan Presiden Prabowo yang pro-rakyat, namun akan bersikap kritis dan tegas terhadap setiap penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila, keadilan sosial, dan hukum yang berlaku.

“Kita akan bersuara lantang jika ada kebijakan yang tidak sesuai dengan amanat penderitaan rakyat,” tegas Megawati.

Baca Juga: Menanti Keputusan Ibu Megawati untuk Cawapres, Sebagai Pasangan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024

Presiden kelima RI ini mengingatkan bahwa keberpihakan partai tidak ditentukan oleh posisi di dalam atau luar pemerintahan, melainkan pada kebenaran dan moralitas politik yang diajarkan oleh pendiri bangsa, Soekarno.