Ia juga menyebutkan bahwa lemahnya organisasi politik di Indonesia menjadi faktor terjadinya wacana tersebut.
“Tidak ada partai yang basis keuangan partai politik dari iuran anggota. Kebanyakan basis keuangannya disandarkan pada bagaimana kader-kadernya mengoptimalisasi nikmat-nikmat ekonomi saat di dalam kekuasaan,” sebutnya.
Dukungan Kuat
Bagi Hari, rencana pembentukan koalisi permanen pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memang mungkin terjadi. Ia menyampaikan bahwa dalam sistem presidensial memang butuh koalisi kuat dalam parlemen.
“Agar program-program kebijakan presiden itu bisa mendapatkan dukungan di parlemen. Terutama ketika presiden menerapkan garis kebijakan yang baru, yang mengakomodasi visi misi dari presiden terpilih,” ucapnya.
Baca Juga: MK Diskualifikasi Cabup, Perintahkan PSU Pilbup Tasikmalaya 2024
Akan tetapi, ia juga menuturkan bahwa pemaknaan koalisi permanen hanya sebatas mendukung Presiden Prabowo Subianto selama satu atau dua periode.
“Tetapi kalau koalisi ini tetap berjalan sampai misal Prabowo melewati dua periode, saya kira itu susah untuk dibayangkan,” pungkasnya.***