Tolak Kenaikan Tarif Air Minum, KMP Bersama Warga Bakal Gelar Aksi Mandi dan Nyuci di Kantor Walikota

KetikPos.com - Kenaikan tarif air minum oleh Perumda Tirta Musi Palembang yang rencana terhitung Oktober 2023 mendatang, sepertinya bakal terjadi aksi penolakan atas wacana tersebut.

Aksi penolakan tersebut, serentak beredar flayer atau selebaran ajakan penolakan dari Koalisi Masyarakat Palembang (KMP) di berbagai grup WhatsApp.

Dalam selebaran itu, tertulis seruan tolak kenaikan tarif air minum Perumda Tirta Musi Palembang, 

Baca Juga: Selama 12 Tahun Tarif PDAM Belum Naik, Terhitung Oktober Penyesuaian Tarif Baru

Selain itu tertulis pula, Rakyat Sedang Susah dengan tuntutan dalam selebaran itu, segera evaluasi kinerja jajaran direksi Perumda Tirta Musi Palembang yang tidak pro rakyat.

Bahkan tertulis juga untuk titik aksi di Kantor Walikota dan Perumda Tirta Musi Palembang pada 22 September 2023 mendatang.

Baca Juga: Dilaporkan PT SKB, PT GBU Justru Menyebut Pihaknya Korban

Terkait beredarnya selebaran tersebut, media KetikPos.com mencoba klarifikasi kebenaran selebaran tersebut dengan menelpon nomor yang tertera di selebaran tersebut.

"Ya mas sangat benar selebaran itu, rencananya kami bakal aksi penolakan di dua tempat, yakni di kantor Walikota Palembang dan Perumda Tirta Musi Palembang pada 22 September 2023 mendatang,"ungkap Arki melalui via WhatsApp, Jumat (15/09/23).

Baca Juga: Katanya Sih, FEC itu Modal Kecil Untung Besar

Arki menuturkan bahwa dikala ekonomi masyarakat Kota Palembang sedang kesulitan dengan naiknya harga sembako justru perusahaan plat merah itu malah akan menaikan tarif air minum.

"Seharusnya kenaikan tersebut harus di lakukan pengkajian ulang dengan mempertimbangkan dampak sosial. Karena Perumda Tirta Musi Palembang bersifat sosial profit bukan bisnis profit sebab Tirta Musi merupakan perusahaan milik pemerintah daerah alias plat merah,"jelasnya 

Baca Juga: Empat Sekda Naik jadi Pj Walikota dan Bupati, Dilantik Bareng di Griya Agung

Arki menyampaikan pihaknya akan menggelar aksi damai untuk menyampaikan aspirasi rakyat menengah ke bawah atas kebijakan yang diduga tak berpihak dengan rakyat itu.