Andreas OP: Kenaikan tarif PDAM Tirta Musi Harus Ditolak

KetikPos.com - Kenaikan tarif air minum yang akan diterapkan oleh Perumda Tirta Musi Palembang pada Oktober 2023 mendatang. Hal ini berdasarkan Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor 303/KPTS/V/2023, sebagai salah satu cara yang di tempuh PDAM Tirta Musi untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan dengan belanja modal, setelah 12 tahun lamanya tidak ada kenaikan tarif PDAM.

Baca Juga: Tolak Kenaikan Tarif Air Minum, KMP Bersama Warga Bakal Gelar Aksi Mandi dan Nyuci di Kantor Walikota

Terkait hal tesebut, Ketua Komite Aksi Penyelamat Lingkungan (KAPL), Andreas Okdi Priantoro, SE.Ak.,S.H, menilai kenaikan tarif tersebut justru akan kontra produktif terhadap kinerja pelayanan PDAM khususnya berkaitan dengan kemampuan daya bayar pelanggan PDAM yang dalam jangka panjang justru akan merugikan PDAM karena banyaknya tunggakan tagihan air masyarakat.

Baca Juga: Andreas Okdi Priantoro Dukung Kejati Sumsel Ungkap Dugaan Pelanggaran Hukum Soal Pembangunan Pasar Cinde

"Jika membaca dari beberapa media massa yang memuat alasan teknis dan kajian kajian yang melatar belakangi kenaikan tarif PDAM tentunya ini  tidak serta merta  menjadi pembenaran dan dasar yang logic untuk menjelaskan kepada publik soal kajian kenaikan tarif, dimana soal kebutuhan air dan tarif  telah diatur permendagri No 71 Tahun 2006.Yang tidak kalah penting yang juga harusnya di masukan dalam kajian tersebut adalah soal sumber pasokan bahan baku air bersih,"jelas Andreas, pada Minggu (17/09/23)

Baca Juga: Satrel Ganjarist Kota Palembang Menolak Kenaikan Tarif Air Minum

Menurut pria yang akrab disapa dengan Andreas OP ini, bahwa bahan baku air untuk PDAM Palembang masih berlimpah dan dalam taraf yang aman untuk diolah karena tingkat polusi air yang masih di bawah ambang, sehingga tidak terlalu banyak membutuhkan biaya pengolahan dan bahan baku penjernih air  yang tentunya akan menghemat cost produksi air per liternya.

"Kenaikan tarif PDAM bukanlah kebijakan yang tepat di tengah kondisi daya beli masyarakat lemah, seharusnya kebijakan ini  bisa ditunda dan dikaji ulang setelah adanya skema skema  dan kompensasi bagi pelanggan dalam jangka Panjang,"ungkap dia.

Baca Juga: Rizky Pratama Saputra Bersama Warga Tolak Kenaikan Tarif Air Minum

Pria yang juga sebagai Calon Anggota DPRD Kota Palembang dari PDI Perjuangan Dapil 3 (Kecamatan Ilir Timur 1, Ilir Timur 2 dan Ilir Timur 3) ini, seharusnya, jika hanya kajiannya soal peningkatan pelayanan saja, dirinya mengira kajian tersebut kurang pas.

"Karena harus juga dilakukan kajian soal dampak sosial dan kemampuan pelanggan, dan secara tegas saya menolak hal ini setelah mendengar  keluhan emak emak  di beberapa kelurahan soal kenaikan tarif PDAM ini," tegas Andreas.

Baca Juga: Abdullah Taufik: Kenaikan Tarif Air Minum Telah Melalui Kajian dan Memperhatikan Berbagai Pertimbangan

Lebih lanjut, Andreas juga mempertanyakan kajian -kajian yang sudah dilakukan oleh DPRD Kota Palembang Khusunya komisi 2, apakah hal tersebut juga telah di paripurnakan dan menjadi keputusan  dari DPRD Kota Palembang berkaitan dengan rencana kenaikan tarif PDAM tersebut. 

"Namun, jika tidak pernah ada ruang konsultasi pihak Pemerintah Kota dan DPRD Kota Palembang soal kenaikan tarif ini bisa di katakan keluarnya SK walikota soal kenaikan PDAM diduga mall administrasi dan harus dibatalan nantinya jika terbukti,"tegas pria yang juga aktif diberbagai organisasi buruh dan lingkungan ini.

Baca Juga: Tolak Kenaikan Tarif Air Minum, KMP Bersama Warga Bakal Gelar Aksi Mandi dan Nyuci di Kantor Walikota