Geruduk Kantor Wali Kota Palembang, YBH SSB dan Ratusan Nelayan Desak Penertiban Angkutan Tongkang di Sungai Musi

KetikPos.com – Gelombang protes terhadap aktivitas tongkang angkutan batu bara di Sungai Musi kembali menjadi sorotan publik. Yayasan Bantuan Hukum Sumatera Selatan Berkeadilan (YBH SSB) bersama puluhan nelayan asal Keramasan mengeruduk ke Kantor Wali Kota Palembang, Senin (18/11/24).

Kedatangan mereka untuk menggelar aksi unjuk rasa guna mendesak Pj Wali Kota Palembang segera bertindak tegas dengan cara melakukan penghentian sementara aktivitas tongkang angkutan batubara di Sungai Musi sebelum ada solusi yang jelas bagi para nelayan di kawasan tersebut.

Selain itu, mereka menilai aktivitas tongkang angkutan batu bara di Sungai Musi dapat merusak ekosistem yang ada di Sungai Musi, mengganggu aktivitas nelayan hingga keselamatan warga Keramasan yang ditinggal di pinggiran sungai Musi.

Baca Juga: Andreas Okdi Priantoro Serukan Perlunya Perda Sungai Atasi kecelakaan Tongkang di Sungai Musi

Koordinator aksi, M. Khoiry Lizani, dalam orasinya menyerukan agar semua perusahaan pengangkut batu bara diperiksa kelengkapan izinnya dan dikenai sanksi tegas jika terbukti melanggar aturan.

"Kami meminta dan mendesak  PJ Wali Kota Palembang memeriksa dan memastikan bahwa setiap perusahaan memiliki izin sah dan memenuhi aturan keselamatan serta lingkungan. Selain itu, kami mendesak diberlakukannya sanksi tegas bagi pelanggaran yang terjadi," tegas Khoiry.

Koordinator Lapangan, M. Rizky Yudiansyah menambahkan bahwa dampak tongkang tidak hanya merusak ekosistem, tetapi juga menghancurkan mata pencaharian para nelayan.

Baca Juga: KGPL Gelar Demo, KSOP Dipanggil DPRD Kota Palembang

"Kami meminta PJ Wali Kota Palembang untuk bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan dan dampak sosial akibat aktivitas tongkang angkutan  batubara yang melintas di sepanjang Sungai Musi," ujar  Koordinator Lapangan, M. Rizky Yudiansyah.

Kembali ditegaskan Khoiry, pihaknya menuntut Pj Wali Kota Palembang segera menyusun regulasi tentang  jam operasional khusus bagi para nelayan, yaitu dari pukul 06.00 WIB hingga 12.00 WIB, serta membuat jalur alternatif bagi angkutan tongkang batubara.

"Kami meminta diberlakukannya jam operasional khusus bagi nelayan, yakni dari pukul 06.00 WIB hingga 12.00 WIB. Kami juga mengusulkan pembuatan jalur alternatif untuk tongkang batubara agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat sehari-hari,"tegasnya

Baca Juga: Tongkang Batubara Tabrak Dermaga 7 Ulu , KSOP Kelas I Palembang Resmi Cabut Izin Berlayar Tugboat Karya Pacific

Selain itu, YBH SSB Kota Palembang juga menegaskan komitmen mereka untuk terus memperjuangkan hak-hak nelayan dan masyarakat terdampak.

"Kami akan menggelar aksi dengan jumlah ribuan massa bukan hanya di kantor Wali Kota Palembang, tetapi kami juga di Sungai Musi dengan menggunakan ratusan perahu milik nelayan untuk menghadap kapal tongkang angkutan batu bara jika tuntutan mereka tidak segera ditindaklanjuti oleh Pemkot Palembang,"pungkasnya.

Baca Juga: Tongkang Batubara Tabrak Dermaga di Sungai Musi, Andreas Okdi Priantoro : Periksa Kelengkapan Kapal Tongkang dan Tugboat

Sementara itu, Muhammad Kholik Saputra mendesak PJ Wali Kota Palembang untuk segera memfasilitasi pihaknya untuk berdialog bersama warga yang terdampak dan mencari solusi yang tepat.

"Kami minta PJ Wali Kota Palembang untuk segera memfasilitasi dialog dengan warga terdampak dan mencari solusi nyata. Karena akibat aktivitas tongkang angkutan batubara tersebut,

para nelayan tidak bisa mencari nafkah di perairan Sungai Musi, dan itu berarti anak-anak mereka juga tidak bisa makan. Kami meminta pemerintah mengambil langkah cepat dan tegas," ujarnya. 

Baca Juga: Tongkang Batubara Lepas Kendali, Rusak Dua Aset Milik Pemkot Palembang

Ditegaskan Putra sapaa akrabnya, pihaknya akan terus mengawal tuntutan yang disampaikan pada aksi unjuk rasa ini.

"Jika tidak ada tindakan nyata dari pemerintah, kami akan kembali dengan dukungan yang lebih besar.