"Kita harus belajar dari pengalaman kota lain. Jika transportasi umum tidak memadai, masyarakat akan kesulitan beradaptasi, dan kebijakan ini justru bisa menimbulkan masalah baru," tambahnya.
Pentingnya Sosialisasi dan Penegakan Aturan
Tantangan lain dalam penerapan kebijakan ini adalah kesadaran dan kepatuhan masyarakat. Oleh karena itu, Prof. Erika menekankan pentingnya sosialisasi yang masif agar kebijakan ini dapat diterima dengan baik.
"Sosialisasi harus dilakukan secara menyeluruh agar masyarakat memahami manfaat dan mekanismenya. Tanpa edukasi yang tepat, kebijakan ini bisa menimbulkan kebingungan dan resistensi," tegasnya.
Selain itu, koordinasi antara pemerintah daerah, kepolisian, dan penyedia transportasi publik juga menjadi faktor kunci dalam keberhasilan kebijakan ini.
Pemerintah harus memastikan aturan ini diterapkan secara adil dan tidak merugikan kelompok tertentu, seperti pelaku usaha kecil yang bergantung pada kendaraan pribadi untuk operasional mereka.
"Penegakan aturan harus tegas namun tetap bijaksana. Jangan sampai kebijakan ini justru membebani masyarakat tertentu," tambahnya.
Saat ini, Pemerintah Kota Palembang masih mengkaji berbagai aspek sebelum resmi memberlakukan sistem ganjil genap. Menurut Prof. Erika, uji coba kebijakan ini di beberapa ruas jalan utama bisa menjadi langkah awal yang baik untuk mengukur efektivitasnya.
"Jika memungkinkan, perlu dilakukan uji coba agar dampaknya dapat dievaluasi sebelum diterapkan secara luas," ujarnya.
Dengan perencanaan matang, kesiapan transportasi publik, serta dukungan masyarakat dan pemerintah, kebijakan ganjil genap diharapkan dapat menciptakan sistem transportasi yang lebih efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan di Palembang.
Artikel Terkait
Wacana Penerapan Sistem Ganjil Genap di Palembang, Andreas Okdi Priantoro : Butuh Kajian Mendalam dan Sosialisasi