Andreas Okdi Priantoro Soroti Kasus Keracunan SDN 178, Desak Rombak SOP Dapur MBG

KetikPos.com – Anggota DPRD Palembang dari Fraksi PDI Perjuangan, Andreas Okdi Priantoro, SE.Ak., SH menyoroti kasus dugaan keracunan yang menimpa sejumlah siswa SDN 178 Palembang.

Menurutnya, insiden tersebut menjadi bukti masih lemahnya pengelolaan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SPPBG.

“Pemerintah kota harus menjadikan kasus ini sebagai pelajaran penting. Pengelolaan pangan itu bukan sekadar memasak dan menyajikan makanan kepada anak-anak, tetapi ada standar yang ketat agar keamanan pangan tetap terjaga,” kata Andreas, Sabtu (27/9/2025).

Baca Juga: Ketua Fakar Indonesia Nilai Permintaan Maaf BGN Soal Keracunan MBG Tak Cukup, Desak Evaluasi Total

Dikatakan Anggota Komisi III DPRD Kota Palembang ini, dalam dunia industri pangan dikenal konsep Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP), yaitu sistem manajemen keamanan pangan berbasis pencegahan.

Sistem ini, lanjutnya, memastikan identifikasi dan pengendalian bahaya dalam setiap tahapan produksi makanan sehingga produk yang disajikan aman untuk dikonsumsi.

Baca Juga: Ketua Fakar Indonesia Dorong Evaluasi Program MBG, BGN Diminta Perkuat Fungsi Pengawasan

“HACCP memiliki tujuh prinsip, mulai dari analisis bahaya, penentuan titik kendali kritis, hingga prosedur verifikasi dan dokumentasi,” ujar Andreas.

Lebih lanjut, ia juga menyinggung perbedaan konsep food security (ketahanan pangan) dan food safety (keamanan pangan).

Food security, jelasnya, menekankan pada ketersediaan pangan yang cukup, bergizi, dan terjangkau, sementara food safety memastikan makanan bebas dari cemaran biologis, kimia, maupun fisik.

Baca Juga: Kemendagri dan BGN Sebut Pihak yang Bertanggung Jawab Tangani Kasus Keracunan MBG

“Pertanyaannya, apakah pemerintah sudah mempertimbangkan isu-isu ini dalam program MBG? Saat ini bukan hanya soal niat baik negara untuk rakyat, tetapi dampak biologis dari program ini justru meninggalkan trauma bagi orang tua dan anak-anak,” tegasnya.

Andreas pun mendesak pemerintah kota segera merombak standar operasional prosedur (SOP) dapur MBG. Ia menyarankan agar pelibatan pihak ketiga yang berpengalaman di bidang penyediaan makanan sehat dan aman dipertimbangkan.

“Segera rombak SOP dapur MBG. Libatkan tenaga profesional dan pihak ketiga yang benar-benar memiliki pengalaman dalam bisnis pangan, sehingga program ini bisa berjalan sesuai standar ilmu pengetahuan dan aman dikonsumsi,” tutup Andreas. ***