Melemahnya Good Governance: Kepemimpinan yang mengandalkan kekuasaan otoriter tidak hanya merusak sisi manajerial dan koordinasi, tetapi juga merusak prinsip-prinsip good governance.
Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi menjadi terabaikan karena adanya penutupan terhadapbkritik dan ketidakjelasan dalam proses pengambilan keputusan.
Tanpa adanya mekanisme check and balance, maka pengawasan terhadapbkebijakan dan tindakan pemimpin tidak berjalan dengan baik.Korupsi Kekuasaan: Kelemahan dalam tata kelola pemerintahan ini juga berpotensi menumbuhkan korups ikekuasaan.
Ketika seorang pemimpin merasa diirinya sebaga isatu-satunya sumber keputusan dan menggunakan kekuasaan untuk tujuan pribadi atau politik, ini membuka peluang bagi penyalahgunaan kekuasaan. Dalam jangka panjang, hal ini memperburuk integritas dan akuntabilitas pemerintahan.
Akhirnya fenomena kepemimpinan otoriter yang cenderungmengandalkan kemarahan dan ancaman memunculkan berbagai kelemahan manajerial dan koordinasi, serta merusak prinsip dasar tata kelola pemerintahan yang baik.
Kepemimpinan yang tidakrasional, mengabaikan komunikasi terbuka, dan menumpulkan inovas itidak hanya merugikan birokrasi, tetapi juga pembangunan sistem pemerintahan yang lebih baik.
Oleh karenai tu, perlu ada perubahan menuju kepemimpinan yang rasional, transparan, dan berorientasi pada kolaborasi untuk mendorong terciptanya governance yang lebih efektif dan berorientasi pada masyarakat.