“Banyak perda di daerah lain cuma hasil copy-paste dari undang-undang nasional. Kalau begitu, apa gunanya? Perda seharusnya mengakomodasi kekhasan daerah, bukan sekadar mengulang yang sudah ada di tingkat pusat,” tegasnya.
Vebri juga mengingatkan pentingnya perlindungan terhadap kesenian lokal yang terancam punah. “Wayang Palembang, misalnya, kini berada di ujung tanduk. Kalau tidak ada regulasi yang melindungi, kesenian ini bisa hilang dalam waktu dekat,” tambahnya.
Dinas Kebudayaan Beri Klarifikasi
Di sisi lain, Sekretaris Dinas Kebudayaan Kota Palembang, Sepra Marus, menjelaskan bahwa pengajuan Raperda Pemajuan Kebudayaan dilakukan setelah konsultasi dengan Kementerian Kebudayaan.
“Kami ajukan setelah ditanya oleh kementerian apakah Palembang sudah punya Perda Pemajuan Kebudayaan. Dari situ, kami bergerak untuk mengajukan,” ujarnya.
Namun, klarifikasi ini belum sepenuhnya meredakan kegelisahan para seniman yang merasa proses pergantian raperda dilakukan tanpa transparansi dan koordinasi.
Seniman Menuntut Keadilan: “Kami Ingin Didengar!”
Muhamad Nasir, Ketua DKP terpilih, menyuarakan kekecewaannya terhadap proses yang dinilainya kurang transparan.
“Raperda Kesenian ini sudah sampai tahap kajian akademis lengkap. Tapi entah kenapa, prosesnya terhenti dan diganti begitu saja tanpa ada pemberitahuan ke DKP atau komunitas seni. Ini bukan cuma soal aturan, ini soal penghormatan kepada pelaku seni yang sudah berjuang bertahun-tahun,” katanya dengan nada kecewa.
Nasir juga menyoroti bahwa proses penggantian raperda ini diketahui komunitas seni dari media, bukan dari pihak terkait. “Bagaimana kami bisa tenang kalau prosesnya seperti ini?” tambahnya.
Lebih dari Sekadar Perda, Ini Tentang Warisan Budaya
Di luar ruang rapat, isu ini jauh lebih dalam daripada sekadar nama raperda. Ini tentang menjaga identitas Palembang lewat seni dan budaya yang hidup di masyarakat.
“Perda Kesenian bukan hanya untuk seniman. Ini untuk semua orang Palembang yang ingin budayanya tetap hidup. Kalau tidak ada regulasi yang kuat, lambat laun kita akan kehilangan kekayaan budaya kita sendiri,” pungkas Vebri.
Akhir yang Masih Menggantung
Hingga akhir rapat, belum ada keputusan final terkait raperda mana yang akan diprioritaskan. Namun, satu hal yang pasti: suara para seniman dan budayawan sudah terdengar keras di gedung DPRD Palembang.
