Mpit menambahkan, pemerintah harus lebih adil dan berpihak kepada seniman daerah.
“Kalau kebijakan hanya menguntungkan satu sisi, sama saja tidak berpihak. Justru musisi daerah butuh aturan yang bisa mengangkat karya mereka agar lebih dikenal, bukan membebani,” tambahnya.
Diskusi juga diwarnai pandangan keras dari sejumlah peserta yang mendesak agar LMKN dibubarkan atau direvisi total.
Lia, musisi yang sudah banyak makan asam garam bermusik di Kafe.dan restoran, beralasan regulasi yang tidak jelas dan minimnya sosialisasi telah menimbulkan keresahan.
Bahkan, muncul wacana mendorong uji publik hingga gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) demi meninjau kembali legalitas kebijakan tersebut.
Ketua KKPP, Kgs M Riduan, menyatakan siap menggerakkan aksi demonstrasi jika aturan yang dianggap merugikan musisi ini tetap diberlakukan.
Sementara Panda Toet, musisi Palembang, mengaku banyak rekannya sudah merasakan pemotongan honor akibat surat edaran LMKN.
“Kami jadi galau, apakah masih bisa main di kafe atau justru kehilangan panggung sama sekali,” ungkapnya.
Kritik juga datang dari komunitas pengamen jalanan. Ludi, salah satu perwakilan, meminta LMKN dibubarkan. “Harus jelas mana lagu yang berbayar dan mana yang bebas. Kalau tidak, ya bubarkan saja,” katanya lantang.
Tuntutan Uji Publik
Mayoritas peserta FGD menuntut agar LMKN melakukan uji publik bahkan sampai ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Seperti Abah Fajri, dia menilai aturan yang ada masih abu-abu, sosialisasi minim, dan distribusi royalti tidak transparan.
Sementara di sisi lain, data base musisi, tidak ada.Sehingga perlu dipertanyakan, bagaimana mekanisme penyaluran royalti bisa sampai kepada mereka yang berhak,
Hal senada disampaikan juga oleh, Pakde Singgih, yang juga musisi dan kini juga sudah merangkap sebagai vendor.
“Musisi di Sumsel siap mengajukan petisi penolakan dan melakukan audiensi ke pemerintah daerah maupun DPRD. Kalau perlu, kami turun aksi,” ujar Qusoi, Sekretaris DKSS.
Menunggu Sikap Pemerintah
