KetikPos.com - Sejumlah massa yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Penyelamat Demokrasi (KRPD) Sumatera Selatan (Sumsel) gelar aksi damai di Halaman DPRD Provinsi Sumsel, Jumat (08/03/24).
Koordinator aksi, Ali Pudin dalam orasinya mengatakan bahwa kehadiran demokrasi di Indonesia seharusnya sebagai sistem Pemerintahan yang menganut prinsip kebebasan, keadilan dan partisipasi rakyat, tetapi kenyataannya kini dihadapkan pada tantangan serius akibat penyimpangan yang semakin mencuat.
Berbagai isu dan kejadian terbaru menunjukkan adanya gangguan terhadap prinsip-prinsip demokrasi mengundang keprihatinan dari berbagai kalangan.
“Belakangan ini yang kita lihat adalah terjadinya pembangkangan terhadap konstitusi yang dilakukan oleh pengawas konstitusi seperti beberapa waktu lalu Mahkamah Konstitusi (MK) telah merubah kebijakan batas minimal umur Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) menjadi 35 Tahun dari sebelumnya 40 Tahun,”jelas dia.
Lanjut Ali, membeberkan bahwa publik beranggapan, perubahan tersebut bertujuan agar salah satu anak dari petinggi negara saat ini bisa mencalonkan diri pada Pemilu 2024 dan hal tersebut menimbulkan polemik menjelang Pilpres.
“Oknum tersebut tidak paham arti demokrasi sebenarnya. Tanggapan tersebut muncul akibat respon dari salah satu oknum aparatur negara yang menjawab yaitu kalau merasa tidak adil tinggal laporkan saja dan biarkan rakyat yang menentukan,” ujar Ali.
Ali menerangkan demokrasi bukan hanya sekedar hitung-hitungan suara, karena Fundemental demokrasi adalah menjaga agar suatu kekuasaan berjalan dengan tidak tak terbatas.
“Demokrasi harus menjaga agar suatu individu atau kelompok bekerja dengan batasan-batasan tertentu yang telah ditetapkan dan itulah yang menjadi persoalan,” terang dia.
Oleh karena itu hari ini, lanjut Ali bahwa pihaknya menyampaikan beberapa aspirasi kepada pihak DPRD Provinsi Sumsel untuk disampaikan kepada DPR RI yaitu menuntut hukum menjadi panglima tertinggi, mendukung hak angket, menuntut Pemilu ulang dan Tangkap serta adili Jokowi.
Baca Juga: LAAGI Demo, Pemkot Palembang Berjanji Bongkar Pembangunan Gedung Cold Storage
“Selain hal tersebut kita juga menuntut turunkan harga sembako, tolak rencana kenaikan tarif dasar listrik dan tolak rencana kenaikan BBM.
Artikel Terkait
Kasat Pol PP Sumsel Aris Saputra Ungkapkan Boleh Melakukan Aksi Demo Tapi Harus Tertib dan Sesuai Aturan
Ini Korban Kekerasan Pol PP saat Demo di Kantor Gubernur Sumsel
Buntut Kisruh dengan Pol PP, SCW Bersatu dengan Ratusan Aktivis, Pemuda dan Mahasiswa Bakal Gelar Demo
LAAGI Demo, Pemkot Palembang Berjanji Bongkar Pembangunan Gedung Cold Storage
Eks Karyawan PT GCG Lakukan Demo di BRI Tuntut Pembayaran Upah dan Pesangon Dipercepat, Demo Sebabkan Pelayanan Lumpuh
DPP POSE RI Demo di Kantor Walikota, Desak PJ Walikota Palembang Tutup Galian C Diduga Ilegal di Kepuh Kecamatan Gandus Telang Kemang Cenago
8 Maret, Koalisi Penyelamat Demokrasi Sumsel Akan Melakukan Aksi Demo di Kantor DPRD Sumsel, Ini Tuntutannya