"Kami mendesak Wali Kota untuk segera memecat Kepala Dinas Damkar yang diduga telah menimbulkan kegaduhan publik," ujar Diaz.
Sementara itu, Arlan, salah satu orator aksi, menegaskan bahwa dugaan manipulasi seleksi ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap prinsip pemerintahan yang bersih.
Baca Juga: Demo Ricuh di Solo, Makassar hingga Surabaya: Buntut Rantis Polisi Lindas Ojol Tragedi Jakarta yang Memicu Gelombang Nasional
“Wali Kota jangan tutup mata. Kalau dibiarkan, masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah kota. Rekrutmen ini diduga kuat cacat hukum, penuh rekayasa, dan harus dibatalkan!” tegas Arlan.
Baca Juga: Pernyataan Presiden Prabowo atas Tewasnya Affan Kurniawan dan Demo Rusuh
Ia juga mengultimatum agar Wali Kota segera turun tangan.
“Jika Wali Kota tidak berani memecat Kepala Dinas Damkar dan membatalkan proses seleksi kotor ini, maka kami pastikan gelombang aksi akan makin besar. Selain itu, kami juga akan menggelar mimbar bebas di Rumah Aspirasi Wali Kota Palembang di Jalan Tasik, jika tuntutan mereka tidak segera direspons!” pungkasnya.
Para pendemo diterima oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum, Ir. H. Akhmad Bastari, ST., MT., IPM., ASEAN Eng. Ia menyampaikan bahwa proses seleksi perseorangan di Dinas Pemadam Kebakaran (DPBK) Kota Palembang saat ini masih berlangsung. Terkait persyaratan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai salah satu syarat klasifikasi, pihaknyaakan memberikan penjelasan secara tertulis.
“Adapun terkait tuntutan aksi ini, akan kami sampaikan kepada pimpinan, dalam hal ini Wali Kota Palembang,” ujarnya.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, gelombang protes soal adanya syarat administrasi NIB dalam seleksi penerimaan pegawai Damkar juga disampaikan Ketua Federasi Serikat Buruh Kimia, Industri Umum Farmasi dan Kesehatan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (FSB KIKES KSBSI) Kota Palembang, Turiman SH, menilai adanya kewajiban melampirkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam proses seleksi pengadaan jasa perorangan yang dilakukan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Palembang sebagai kebijakan yang tidak tepat.
Menurutnya, ketentuan tersebut tidak hanya berpotensi diskriminatif, tetapi juga melampaui kewenangan panitia seleksi serta berisiko bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.
Turiman menjelaskan, sesuai dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan ketentuan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), pengadaan jasa perorangan seharusnya berlandaskan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan persaingan sehat.
“Dalam pengadaan jasa perorangan, hubungan hukum yang terbentuk adalah kontrak kerja perdata antara pemerintah dan individu. Jadi, jika NIB diwajibkan, jelas itu menjadi syarat yang tidak relevan,” ujar Turiman dalam keterangannya, pada Rabu (17/9/2025).
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa NIB pada dasarnya merupakan identitas resmi bagi pelaku usaha, baik berbadan hukum maupun perorangan, yang digunakan untuk kepentingan usaha atau aktivitas komersial.
“Sementara dalam konteks pengadaan jasa perorangan, yang terjadi bukan hubungan usaha, melainkan kontrak kerja dengan individu. Karena itu, menjadikan NIB sebagai syarat seleksi jelas tidak tepat,” tegasnya.
Turiman juga mengingatkan bahwa langkah tersebut bertentangan dengan Surat Edaran LKPP Nomor 5 Tahun 2022 yang secara tegas melarang penambahan syarat yang berpotensi diskriminatif dalam proses pengadaan.
“Jika tetap dipaksakan, ini bisa dikategorikan sebagai perbuatan melampaui kewenangan atau detournement de pouvoir. Artinya, pemerintah menggunakan kewenangan di luar koridor hukum, dan itu merusak prinsip keadilan,” ungkapnya.
Senada yang disampaikan Ketua Serikat Buruh Palembang, Darmawan menilai aturan tersebut kurang tepat dan berpotensi membebani para pencari kerja.
“Nagawur banget Pemadam Kebakaran ini masa NIB jadi point Penting untuk syarat masuk untuk masuk damkar,” ujarnya saat di konfirmasi, Rabu (17/9/2025).
Hermawan menegaskan, Surat Lamaran Kerja tersebut layaknya, sudah yang harus dengan undang undang saja ga perlu menambah nambah yang menyusahkan masyarakat.
“Cukup CV, Surat Lamaran Kerja, Certivikat keahlihan, Ijazah, KTP, itu saja sudah cukup sebenarnya untuk melamar pekerjaan,” tegas Hermawan.
Ia juga menyampaikan kebijakan NIB itu layaknya jika Pemadam Kebakaran itu mencari mitra kerja atau mau menggandeng mitra usaha.
“Layaknya jika Pemadam Kebakaran itu ingin mencari Mitra Kerja baru harus mengunakan NIB bukan masyarakat pelamar kerja mengunakan NIB,” katanya.
Ia menambahkan, pemerintah daerah seharusnya membuat kebijakan yang mempermudah akses kerja, bukan menambah beban administratif yang tidak relevan.
“Kami khawatir ini menjadi preseden buruk. Kalau syaratnya tidak sesuai regulasi ketenagakerjaan, sebaiknya ditinjau ulang,” tambahnya. (**)
Artikel Terkait
Ribuan Massa Koalisi Gerakan Masyarakat Dukung PN Lubuk Linggau Tegakkan Hukum Tanpa Intervensi!
Koalisi Ojol Palembang Deklarasikan Pilkada Damai 2024, Dukung TNI Polri Jaga Kondusifitas
Drama Pilkada Sumsel 2024: Rivalitas, Fragmentasi Koalisi, dan Narasi Lokal di Tengah Perebutan Hati Pemilih”
Dosen Ilmu Politik UNAIR Sebut Pembentukan Koalisi Permanen Sangat Mungkin Terjadi
Koalisi Masyarakat Palembang Gugat Wellie Salim, Ajukan Enam Tuntutan atas Dugaan Pencemaran Nama Baik Kota Palembang
Warna Baru di Benteng Kuto Besak: Kebangkitan "Koalisi Simbur Cahaya"
Massa Koalisi Peduli Palembang Tuntut Evaluasi Total Satpol PP, Sebut Penertiban Tebang Pilih