Jakarta, KetikPos.com – Upaya wartawan mengungkap dugaan keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Pasar Rebo, Jakarta Timur, berujung insiden kekerasan. Sejumlah jurnalis diduga mendapat perlakuan kasar dari oknum pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Gedong 2 pada Selasa (30/9/2025).
Insiden bermula ketika wartawan mencari dapur SPPG yang disebut-sebut menjadi tempat penyajian makanan bagi siswa SDN 01 Gedong. Namun bukannya mendapat akses informasi, para jurnalis justru dihadang dan diusir.
Salah satu wartawan menuturkan, saat dirinya merekam mobil operasional SPPG yang baru tiba, seorang pria paruh baya mendekat dan melarang kegiatan peliputan. “Saya bilang, ini di luar area publik, tidak bisa dilarang. Tapi bapak itu tetap memaksa,” ujarnya.
Ketegangan memuncak ketika para wartawan hendak meninggalkan lokasi. Oknum pegawai yang sama kembali menghadang, bahkan disebut sempat mengepalkan tangan dan mencekik salah satu wartawan. “Saya hampir dipukul, lalu dicekik. Rekan saya juga sempat jadi sasaran,” tambah korban.
Polisi Turun Tangan
Kasus ini langsung dilaporkan ke Polsek Pasar Rebo. Hingga berita ini diturunkan, pihak kepolisian masih memproses laporan tersebut. Sementara Badan Gizi Nasional (BGN) selaku institusi yang membawahi SPPG belum memberikan keterangan resmi.
BGN Ingatkan Aturan Kunjungan
Sebelumnya, BGN telah menegaskan bahwa setiap pihak luar yang ingin masuk ke area SPPG harus melalui prosedur resmi, termasuk permohonan tertulis. “Kami terbuka pada kunjungan, tapi tetap selektif agar kegiatan di SPPG tidak terganggu,” ujar Kabiro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, dalam keterangan pers 10 September lalu.
Kontroversi MBG Kian Panjang
Program MBG yang menjadi prioritas pemerintah terus menuai sorotan. Setelah sebelumnya ratusan pelajar di berbagai daerah dilaporkan keracunan akibat makanan terkontaminasi bakteri, kini muncul persoalan lain: keselamatan jurnalis saat meliput program tersebut.
Kasus Pasar Rebo menambah daftar panjang polemik MBG—dari kualitas makanan yang dipertanyakan, infrastruktur dapur yang dinilai tak layak, hingga insiden yang menyinggung kebebasan pers.
