KetikPos.com - Terkait adanya dugaan penyalahgunaan penyaluran bantuan sosial, Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah kantor Kementerian Sosial.
Mensos Tri Rismaharini membenarkan adanya pemeriksaan di kantor Kementerian Sosial terkait permasalahan tersebut.
Namun, lanjut dia, pihak tidak melakukan intervensi hanya melihat adanya pemeriksaan saja.
Dia menjelaskan bahwa penyidik KPK mendatangi kantornya, dan meminta izin untuk melakukan penggeledahan di ruangan Sekretaris Direktorat Jendral Pemberdayaan Sosial (Ditjen Dayasos), namun pihaknya tidak melakukan intervensi.
Memang, ujar Mensos Risma, dirinya hanya membaca sekilas berita acara penggeledahan KPK, hanya sebatas bahwa pemeriksaan di Kantor Kemensos terkait dugaan korupsi penyaluran bansos yang terkait dengan anak perusahaan BUMN Bhanda Ghara Reksa (BGR) Logistik.
"Karena saya tahu bahwa saya tidak bisa intervensi apapun di situ, karena saya tidak tahu masalahnya," ujar Mensos Risma.
Menurut dia, sebenarnya kasus yang sedang dalam penyidikan KPK tersebut bukan pada saat dirinya menjabat sebagai pimpinan di Kemensos.
Namun menurut dia ada kejanggalan pada dugaan korupsi bansos beras untuk keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) 2020.
Urusan yang seharusnya menjadi kewenangan Direktorat Perlindungan dan Jaminan Sosial (Ditjen Linjamsos), tapi malah menjadi perkara di Ditjen Dayasos.
"Jadi kalau teman-teman tanya masalahnya di mana, saya ga tahu. Hanya yang saya tahu ini aneh, kenapa duit yang di Dayasos itu turut serta. Tapi kan saya nggak tahu case kejadiannya kayak apa," ujar Mensos.
Mensos menegaskan bahwa setelah dilantik menjadi Menteri Sosial, dirinya mengemban amanat presiden agar bantuan untuk para KPM tidak disalurkan berupa barang, namun dengan uang.
Sebagaimana, KPK tengah menyidik kasus dugaan korupsi bansos beras untuk KPM PKH 2020-2021 di Kemensos RI.
Berdasarkan hasilnya, KPK menetapkan sejumlah tersangka, salah satunya mantan Direktur Utama BUMN Bhanda Ghara Reksa (BGR) Logistik Kuncoro Wibowo.
InfoPublik (***)
