KetikPos com — Kantor Hukum SHS Law Firm meminta Kepolisian Daerah Sumatera Selatan (Polda Sumsel) untuk segera menetapkan status tersangka dan menangkap oknum mantan anggota DPRD Provinsi Sumsel periode 2019–2024 berinisial AS, yang diduga terlibat dalam sejumlah kasus penipuan dan penggelapan.
Desakan tersebut disampaikan oleh tim kuasa hukum korban, yakni Sofhuan Yusfiansyah, SH, MH; Sigit Muhaimin, SH, MH; Septiani, SH; Akbar Sanjaya, SH; Muhammad Khoiry Lizani, SH; dan Sri Agria Sekar Retno, SH, dalam keterangan resminya kepada awak media pada Minggu (3/8/2025).
Baca Juga: SHS Law Frim Desak Kejari Lahat Usut Tuntas Kasus Dugaan Korupsi Peta Desa Tanpa Tebang Pilih
Salah satu korban, Heriyanto, disebut mengalami kerugian hingga miliyaran rupiah akibat dugaan penipuan yang dilakukan oleh AS.
“Sudah hampir lima tahun klien kami menunggu itikad baik dari terlapor, namun tidak ada penyelesaian. Bahkan kini klien kami harus terlilit utang karena dana hasil penjualan beras tak pernah dibayarkan,” ujar Septiani.
Menurut Septiani, AS diduga dengan sengaja memanfaatkan statusnya sebagai oknum anggota DPRD Sumsel kala itu untuk membangun kepercayaan sebelum akhirnya menggelapkan uang hasil transaksi.
Baca Juga: Eks Anggota DPRD Sumsel Diduga Gelapkan Beras Rp 4 Miliar, 5 Pengusaha Lapor Polisi
“Modusnya dengan menjanjikan keuntungan dari jual beli beras, tapi dana tak pernah disalurkan ke korban,” tegasnya.
Selain laporan Heriyanto, lanjut kuasa hukum lainnya, Akbar Sanjaya, menjelaskan bahwa hingga kini sudah ada empat laporan polisi yang dilayangkan ke Polda Sumsel. Laporan pertama dibuat pada 3 Juni 2024 dengan Nomor: LP/B/ 582/VI/2024/ SPKT/POLDA SUMSEL.
Tiga laporan tambahan menyusul pada l7 Juli 2025 dengan nomor: LPB/892/VII/SPKT/POLDA SUMSEL, LPB/893/VII/SPKT/POLDA SUMSEL, dan LPB/895/VII/SPKT/POLDA SUMSEL.
Baca Juga: SHS Law Frim Desak Kejari Lahat Usut Tuntas Kasus Dugaan Korupsi Peta Desa Tanpa Tebang Pilih
“Seluruh laporan tersebut berkaitan dengan dugaan penipuan dan/atau penggelapan yang dilakukan oleh orang yang sama, dengan pola dan modus serupa. Kami juga meminta agar Laporan Heriyanto di Polres OKU Timur untuk dapat diambil alih oleh Polda Sumsel” terang Akbar
Lebih lanjut, Akbar menyampaikan sebagai salah satu upaya hukum, pihaknya juga telah mengirimkan surat terbuka kepada Kapolda Sumsel, Ditreskrimum, Irwasda, Kabag Wassidik Polda Sumsel, serta Kapolres OKU Timur pada 30 Juni 2025. Surat bernomor 22.01.102/B/YBH-SSB/VI/2025 itu berisi permintaan keadilan atas kasus yang disebut merugikan masyarakat OKU Timur secara luas.
“Kami mendorong agar penyelidikan segera ditingkatkan ke tahap penyidikan dan pelaku ditetapkan sebagai tersangka. Masyarakat sudah sangat resah,” ujar Akbar.