Hilangnya Banner Sosialisasi Pemilu Bersih 2024, LPP SURAK Tegaskan Komitmen Lawan Politik Uang

“Kami mengimbau pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menghormati upaya kami.

Pemilu yang bersih adalah tanggung jawab bersama, dan sabotase semacam ini justru memperlihatkan betapa pentingnya edukasi kepada masyarakat terkait politik uang,” tegasnya.

Ia juga menyerukan kepada masyarakat untuk turut menjaga fasilitas sosialisasi yang disediakan, karena pesan tersebut bukan hanya milik LPP SURAK, melainkan milik semua warga negara yang mendambakan demokrasi yang sehat.

Baca Juga: Ini Cara KPK Cegah Politik Uang Serangan Fajar

Meski menghadapi berbagai kendala, LPP SURAK tidak akan mundur. Ki Musmulyono menegaskan bahwa pihaknya tengah mempersiapkan langkah-langkah alternatif untuk memastikan pesan sosialisasi tetap sampai ke masyarakat.

Salah satunya adalah dengan memanfaatkan media digital dan memperkuat kampanye melalui media sosial.

“Kami akan memaksimalkan platform digital untuk menyampaikan pesan kami. Selain itu, kami juga akan menggandeng komunitas-komunitas lokal untuk membantu menyebarkan informasi tentang bahaya politik uang,” jelasnya.

Baca Juga: Jelang Pemilu 2024, KPK Ajak Masyarakat Hindari Politik Uang

Selain itu, LPP SURAK berencana meningkatkan pengawasan terhadap alat peraga kampanye yang mereka pasang di ruang publik.

Mereka juga akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan pemerintah daerah untuk mengamankan fasilitas sosialisasi di masa mendatang.

Ki Musmulyono mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif dalam mendukung terciptanya pemilu yang bersih. Menurutnya, kesadaran kolektif masyarakat adalah kunci utama dalam melawan praktik kecurangan seperti politik uang.

Baca Juga: Jelang Pemilu, Mari Bersama Mencegah Politik Uang

“Kami percaya bahwa masyarakat bisa menjadi garda terdepan dalam menjaga integritas pemilu.

Jangan biarkan suara kita dibeli oleh uang atau janji-janji palsu. Masa depan bangsa ada di tangan kita,” tambahnya.

Ia juga meminta masyarakat yang mengetahui atau menyaksikan tindakan penghilangan fasilitas sosialisasi untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang.