Wacana Penerapan Sistem Ganjil Genap di Palembang, Andreas Okdi Priantoro : Butuh Kajian Mendalam dan Sosialisasi

Masyarakat perlu memahami apa itu sistem ganjil genap, bagaimana mekanismenya, serta dasar hukumnya. Jangan sampai kebijakan ini diterapkan tiba-tiba tanpa persiapan yang matang," tegasnya.

Selain itu, Anggota Komisi III DPRD Kota Palembang ini juga mempertanyakan apakah sistem ini hanya akan diterapkan di satu ruas jalan tertentu, seperti Jalan Jenderal Sudirman dari Polda Sumsel hingga Jembatan Ampera. Jika demikian, kebijakan ini dinilai tidak efektif dan justru dapat menimbulkan persoalan baru di jalur-jalur alternatif.

Baca Juga: Andreas Okdi Priantoro Peringatkan Parkside’s Hotel: Langgar Perizinan, Siap Terima Sanksi

"Kalau hanya satu ruas jalan yang diberlakukan, tentu akan menimbulkan pertanyaan di masyarakat. Pemkot perlu melakukan kajian yang lebih luas, termasuk menghitung jumlah kendaraan yang melintas di jam sibuk serta dampaknya terhadap kepadatan di jalur alternatif," katanya.

Andreas juga menyoroti dampak kebijakan ganjil genap terhadap kendaraan layanan publik seperti ojek online, bentor, taksi, dan kendaraan feeder, yang banyak melayani mobilitas masyarakat.

Baca Juga: Andreas Okdi Priantoro: Perda Sungai Wujudkan Aktivitas Jalur Sungai yang Nyaman

"Apakah mereka akan diberikan pengecualian atau justru ikut terdampak? Sampai saat ini belum ada regulasi yang mengatur pengecualian ini. Jangan sampai kebijakan ini justru menyulitkan kelompok yang bergantung pada mobilitas untuk mencari nafkah," paparnya.

Selain itu, kendaraan layanan darurat seperti ambulans rumah sakit, yang banyak melintas di Jalan Sudirman, juga perlu mendapat perhatian khusus. Ia berharap ada kebijakan yang mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan pelayanan publik dalam penerapan ganjil genap.

Baca Juga: Andreas Okdi Priantoro Serukan Perlunya Perda Sungai Atasi kecelakaan Tongkang di Sungai Musi

Lebih jauh, Andreas menegaskan bahwa kebijakan ganjil genap tidak boleh hanya sekadar membatasi kendaraan pribadi tanpa solusi transportasi massal yang memadai.

Menurutnya, Pemkot harus lebih aktif mengkampanyekan penggunaan LRT Palembang, bus Transmusi, dan feeder sebagai alternatif transportasi bagi masyarakat.

"Jika memang tujuan utama kebijakan ini adalah mengurangi kemacetan, maka pemerintah kota juga harus berbicara tentang bagaimana menyediakan sarana transportasi massal yang lebih menarik bagi masyarakat.

Baca Juga: Andreas Okdi Priantoro Resmi Dilantik Sebagai Ketua LP3KD Kota Palembang Masa Bakti 2024-2029

Palembang sudah memiliki infrastruktur transportasi yang jauh lebih lengkap dibanding kota lain di Sumatera. LRT yang modern, ditunjang dengan armada Transmusi dan feeder yang mengelilingi kota, seharusnya dapat menjadi solusi utama," ungkapnya.

Ia bahkan mengusulkan agar pemerintah memberikan subsidi bagi warga Palembang yang menggunakan transportasi umum, sehingga lebih banyak masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi massal.