“Kami mendorong KLHK untuk terus mengajukan upaya hukum hingga seluruh tuntutan dikabulkan. Tidak boleh ada kompromi dalam urusan kerusakan lingkungan,” kata Arlan.
Ia juga menyerukan agar kasus serupa ditangani lebih cepat dan transparan, serta mendorong partisipasi publik dalam pengawasan kerusakan lingkungan.
“Ini momentum penting untuk memperkuat kesadaran hukum dan tanggung jawab ekologis semua pihak. Lingkungan bukan milik perusahaan, tetapi warisan bagi generasi mendatang,” pungkasnya