Dia menjelaskan, uang Rp 1 juta itu karena ada bording untuk kelas 10. Jadi kelas 10 itu wajib menginap selama 1 tahun. Jadi 1 tahun itu ada biaya makan minum, biaya pembersihan kamar.
Sedangkan yang masuk Rp 8 juta itu digunakan kegiatan selama 1 tahun, sarana prasarana, listrik saat siswa belajar malam. "Itu bisa dipertanggungjawabkan uang awal tahun sebesar Rp 8 juta," ucapnya.
"Kami mau komunikasi dengan akun Tik Tok itu. Tapi ada kendala, tapi ini jadi PR kami. Apa motivasi dan tujuannya menyebarkan pernyataan di akun itu. Ini institusi yang dicemarkan. Institusi yang melahirkan siswa terbaiknya.
MAN 3 Palembang adalah madrasah keterampilan terbaik se Indonesia. Bahkan, ada siswa ikut World Mathematics Invitational di Korea Selatan dan ikut lomba Robotik yang juga dilaksanakan di Korea Selatan," bebernya.
Untuk saat ini pun, sambung Syafitri, dia sudah menanyakan PPDB di MAN 3 tidak ada uang masuk berlebihan.
"Sekarang uang masuk Rp 4,9 juta. Itu masih batas wajar, karena banyak sekolah lain unggulan yang nominalnya lebih besar dari MAN 3," katanya.
"Mekanisme PPDB itu, biaya pendidikan yang dibayarkan orang tua itu berdasarkan kesepakatan bersama. Kepala madrasah memaparkan program untuk pembelajaran malam hari diantaranya bahasa arab, pembelajaran fiqih, tahfiz dan pembelajaran lainnya. Itu dilempar ke Komite.
"Tidak ada DIPA bayar listrik malam. Jadi dibuat kesepakatan untuk kebutuhan dalam proses edukasi siswa yang bording pada pembelajaran malam hari. Jadi saat ada kesepakatan uang masuk awal tahun Rp 8 juta tiga tahun lalu, itu kesepakatan komite dengan orang tua. Kepala MAN 3 tidak ikut terlibat saat penentuan uang masuk awal tahun sebesar Rp 8 juta itu," bebernya.
Baca Juga: Anda Berminat Masuk Sekolah Kedinasan, Simak Caranya
Sementara itu, Kepala MAN 3 Palembang, Hj. Komariah Hawa, M.Pd menjelaskan, pihaknya hanya memaparkan program.
"Kami punya 9 gedung yang harus dibiayai. Gedung A,B dan C itu dibiayai oleh BOS. Gedung lainnya tidak dibiayai BOS sehingga minta biayai komite.
"Kami kurang guru, seperti guru olahraga tidak ada PNS jadi pakai guru olahraga honor. Guru olahraga yang bisa berbahasa Inggris karena kita ada kelas Bahasa Inggris. Guru Matematika, Guru Fisika itu guru honor. Makanya kami usulkan pakai dana komite," bebernya.
Komariah menerangkan, unsur komite itu ada dari kejaksaan ,kapolisian, advokat, kemenag. "Akan kita laporkan ke Polda akun tersebut," ucapnya.
"Jadi saat rapat komite semua memberi tanggapan, ada wali yang keberatan. Kami jawab tergantung komite. Jadi rapatnya berkali kali. Kalau tidak sanggup bayar full, minta keringanan itu bisa diberi keringanan. Bahkan ada yang dapat beasiswa sehingga buku,baju dibayari. Dan tidak bayar uang komite itu kalau yang jalur prestasi. PPDB tahun 2020 itu kita menerima sekitar 350 siswa," tandasnya.
