Aksi Demo di Depan Kantor Gubernur, Kawali Sumsel Desak Cabut Proper Hijau dan Copot Superintendent HSSE Pertamina EP Asset 2 Field Pendopo

Chandra mendesak KLHK segera mencabut status Proper Hijau Pertamina EP Asset 2 Field Pendopo hingga perusahaan bertanggung jawab penuh atas pencemaran yang ditimbulkan.

Selain itu, ia menyerukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan (DLHP Sumsel), yang dinilai lalai dalam memberikan rekomendasi Proper Hijau tanpa memeriksa kondisi nyata di lapangan.

Baca Juga: Kawali Sumsel Serukan Urgensi Penyelamatan Sungai di Palembang

"Kami mendesak evaluasi kinerja DLHP Sumsel, yang tampaknya asal memberikan rekomendasi tanpa melihat fakta di lapangan," tambahnya.

Ia juga meminta tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pelanggaran lingkungan dan pemberian status Proper Hijau tanpa dasar yang jelas.

"Tindak tegas oknum yang diduga bermain mata dalam pemberian Proper Hijau kepada perusahaan yang melanggar aturan lingkungan," tandas Chandra.

Baca Juga: Ketua Kawali Sumsel: Pilih Pemimpin Peduli Lingkungan Demi Masa Depan Palembang yang Berkelanjutan

Lebih lanjut, Kawali Sumsel mendesak komitmen penuh dari KLHK untuk mendukung masyarakat dan organisasi lingkungan dalam menjaga serta memulihkan kondisi lingkungan di Sumatera Selatan, khususnya di wilayah yang rusak akibat aktivitas industri.

"Kami menuntut KLHK berpihak pada rakyat dan mendukung upaya mereka memulihkan lingkungan yang rusak akibat eksploitasi industri," jelasnya.

Baca Juga: Kawali Sumsel Dorong Sinergi Pengelolaan Sungai Berkelanjutan di Palembang

Chandra juga menyoroti kinerja buruk Superintendent Health, Safety, Security, and Environment (HSSE) PT Pertamina EP Asset 2 Field Pendopo dalam menjalankan tugas pengelolaan lingkungan hidup.

"Kami mendesak manajemen PT Pertamina untuk mengevaluasi kinerja HSSE dan segera memberhentikan pejabat Superintendent HSSE dari jabatannya," tegasnya.

Kawali Sumsel juga mengusulkan agar masyarakat, organisasi lingkungan, dan media massa dilibatkan dalam penilaian dan pengawasan perusahaan penerima Proper Hijau guna menjamin transparansi dan akuntabilitas pengelolaan lingkungan.

Baca Juga: Krisis Kehilangan Sungai di Palembang: Kawali Usulkan Pembentukan Dewan Sumber Daya Air

"Langkah ini diperlukan untuk memastikan evaluasi yang lebih baik di masa mendatang, termasuk koordinasi antarinstansi, uji lapangan independen, dan pelibatan media dalam seluruh tahapan evaluasi," pungkasnya.