Ketikpos.com -- Menkeu Sri Mulyani Indrawati dan Menkopolkam sepakat bersinergi ungkap pencucian uang dan korupsi di Kemenkeu.
"Saya berterimakasih atas dukungan Pak @mohmahfudmd kepada saya dan Kemenkeu untuk melakukan pembersihan Kemenkeu dari praktik Korupsi," uangkap Sri Muyani melalui akun Instagramnya., Minggu (12/3/2023) .
Menurut Sri Mulyani, terkait data PPATK Rp 300 Triliun transaksi mencurigakan - sampai siang ini dirinya belum pernah menerima data dari PPATK.
Informasi yang disampaikan PPATK ke Menkeu/Kemenkeu tidak sama dengan yang disampaikan kepada Pak Mahfud dan yang disampaikan ke Aparat Penegak Hukum (APH).
"Pak Ivan Yustiavandana Kepala PPATK perlu menjelaskan data tsb ke masyarakat agar tidak simpang siur," tegas Sri Mulyani.
Tentang kasus RAT- informasi PPATK kepada Kemenkeu hanya terkait 4 rekening (2016 - 2019) nilai transaksi antara Rp 50 juta - Rp 125 juta.
Sementara Informasi PPATK tentang RAT yang dikirim ke pak Mahfud dan Aparat APH sejak 2013 menyangkut transaksi belasan miliar rupiah jauh lebih besar. Data ini tidakK disampaikan kepada Menkeu/Irjen Kemenkeu.
Informasi PPATK ke Itjen Kemenkeu dari tahun 2007 s.d. 2023 total berjumlah 266 menyangkut 964 pegawai. 185 informasi tsb adalah atas permintaan Itjen Kemenkeu dan 81 inisiatif PPATK.
Baca Juga: Pengunduran Diri Ditolak, Rafael Alun Trisambodo justru Dipecat Berdasarkan Hasil Audit
Dari informasi tersebut, tambah Menkeu, 352 pegawai menerima hukuman disiplin (126 kasus). 86 kasus dilakukan pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket). 16 kasus dilimpahkan ditindaklanjuti APH. 31 kasus tidak dapat ditindaklanjuti karena pegawai pensiun, tidak ada informasi atau menyangkut pegawai non Kemenkeu.
Kemenkeu saat ini sedang menginvestigasi 69 pegawai yang beresiko tinggi untuk dilakukan tindakan disiplin sesuai pelanggaran mereka. Saya minta Itjen Kemenkeu menyampaikan ke publik perkembangan investigasinya.
Itjen Kemenkeu menerima pengaduan melalui Whistleblowing System sbb.
Tahun 2017: 510 Pengaduan -66 pegawai terkena hukuman disiplin menyangkut fraud.
Tahun 2018: 482 Pengaduan- 118 hukdis fraud.
Tahun 2019: 445 Pengaduan 83 hukdis fraud.
Tahun 2020: 446 Pengaduan 71 hukdis fraud.
Tahun 2021: 599 Pengaduan 114 hukdis fraud
Tahun 2022: 805 Pengaduan 98 hukdis fraud.
Baca Juga: PPATK Blokir Puluhan Rekening Rafael, KPK Tetapkan Tahap Penyelidikan
