Kuasa Hukum Desak Kejati Sumsel Ambil Alih Kasus Dugaan Korupsi Peta Desa Fiktif di Kabupaten Lahat

“Kami menduga ada manipulasi yang melibatkan FH dan W, Kasi DPMDes Lahat. Sampai sekarang belum ada langkah berarti dari Kejari Lahat,” tegas Abdul Latif.

Orator aksi lainnya, Dandi, S.H., memperingatkan ketidakjelasan penanganan berpotensi memicu konflik horizontal antarwarga.

“Manipulasi peta desa bukan perkara sepele. Ini bisa menimbulkan konflik sosial serius,” kata Dandi.

Sementara itu, Candra Septa Wijaya, S.H., menilai aparat penegak hukum terkesan membiarkan laporan masyarakat.

Baca Juga: Gugat Kejari Lahat, Darul Effendi Tempuh Praperadilan Demi Keadilan Prosedural

“Penegakan hukum tidak boleh tebang pilih. Bila Kejari Lahat tidak mampu bertindak profesional, Kejati Sumsel harus turun tangan,” ujarnya.

GEMMAR KEADILAN mengajukan tiga tuntutan utama: mendesak Kejati Sumsel mengusut keterlibatan oknum pejabat DPMDes, mengevaluasi kinerja Kejari Lahat secara menyeluruh, serta mengungkap aktor intelektual di balik manipulasi peta desa.

Sebagai simbol kekecewaan, massa melakukan tabur bunga di depan gerbang Kejati Sumsel, dipimpin Muhammad Miftahudin, S.H. Aksi simbolik itu disebut sebagai “berkabung atas matinya keadilan di Kabupaten Lahat.”

“Ini bukan seremoni, tapi ekspresi duka kami atas sistem hukum yang gagal melindungi rakyat kecil,” ujar Miftahudin.

Meski mengkritik tajam, GEMMAR KEADILAN masih percaya Kejati Sumsel memiliki integritas untuk menegakkan keadilan.

“Kami datang karena percaya lembaga ini punya keberanian. Tapi ini juga ujian,” kata Abdul Latif.

Ia menegaskan, jika tak ada langkah konkret segera, mereka bakal kembali turun ke jalan dengan massa lebih besar.

“Ini bukan ancaman, tapi komitmen kami memastikan keadilan tidak dikubur,” tutup Abdul Latif. ****