Duh! Seluruh Dapur SPPG di Banyuasin Belum Miliki SLHS

Baca Juga: Sorotan Khusus Pakar IDAI: Hidupkan Kantin Sekolah, Jangan Terus Andalkan Dapur Massal MBG

Ia juga menambahkan bahwa program MBG sejatinya merupakan program pusat di bawah Badan Gizi Nasional (BGN), dan Dinkes hanya dilibatkan karena memiliki bidang gizi dan kesehatan lingkungan.

“Ini sebenarnya pekerjaan pusat, tapi karena di Dinkes ada bidang gizi dan lingkungan, kami ikut dilibatkan untuk mendampingi,” jelasnya.

Aris mengakui bahwa Dinkes Banyuasin belum memiliki data pasti jumlah dapur MBG yang beroperasi di daerah tersebut.

Baca Juga: Menag Resmikan Dapur Makan Bergizi Gratis Pertama di Bone: 4.000 Porsi per Hari untuk Santri, Dorong Ekonomi Lokal

“Kami tidak punya data fix, karena memang tidak ada mekanisme yang mewajibkan SPBG melapor ke Dinas. Kami tahu hanya dari informasi lapangan, kadang cuma dengar dari mulut ke mulut,” katanya.

Selain itu, Pusat Gizi dan Pangan (PGF) yang menjadi perpanjangan tangan BGN disebut belum memiliki kantor di tingkat kabupaten, termasuk di Banyuasin, sehingga koordinasi dan proses verifikasi berjalan lambat.

Baca Juga: Kisruh MBG Kalibata: Dapur Masak 65 Ribu Porsi, Malah Ditagih Rp420 Juta

Sementara itu, beberapa pihak pengelola dapur MBG mengaku bahwa proses pengurusan SLHS masih ditangani oleh yayasan masing-masing. Mereka juga telah menerima edaran resmi dari BGN terkait kewajiban kepemilikan sertifikat tersebut.

“Semua dapur MBG sudah dapat edaran dari BGN. Sekarang sebagian besar masih diurus yayasan,” tutur Aris.(WT)